Pemda Muba Belajar KRPL Pacitan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memuji keberhasilan Kabupaten Pacitan mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Kayen. Tim yang dipimpin oleh Sekda Muba Drs H Yuliansyah MM khusus mengunjungi Desa Kayen untuk mempelajari secara lengkap upaya pengembangan KRPL di Musi Banyuasin, Selasa (19/12).

“Kita belajar kepada keberhasilan Pacitan terkait bidang ketahanan pangan, khususnya pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Semoga ada Pacitan baru di Musi Banyuasin, yaitu Kawasan Rumah Pangan Lestari,” ujar Drs H Yuliansyah MM.

            Kunjungan tersebut melibatkan peran serta kepala desa dan petugas penyuluh pertanian. Hal ini bertujuan agar upaya pengembangan KRPL dapat lebih optimal dan cepat terwujud. Di Desa Kayen, kepala desa dan petugas penyuluh pertanian mendapatkan kursus singkat pengembangan KRPL dari pemerintah Pacitan. Selain itu juga dijelaskan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung KRPL.

            Kepala Badan Ketahanan Pangan Musi Banyuasin Drs Ahmad Suandi mengatakan, pengembangan KRPL di Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengatasi kerawanan pangan di masyarakat. Dengan terbentuknya Desa KRPL diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, minimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

            “Lahan yang ditanami tanaman pangan di Musi Banyuasin terus berkurang. Hal ini dikarenakan konversi lahan pertanian ke perkebunan. KRPL merupakan salah satu solusi mengatasi kerawanan pangan, dengan bercocok tanam secara modern dengan lahan sekecil apapun,” imbuhnya.

            Kunjungan Pemkab Muba tersebut mendapatkan sambutan posisitf dari Bupati Pacitan Indartato. Menurutnya, KRPL merupakan salah satu upaya mengatasi kerawanan pangan. Masyarakat dapat menanam berbagai jenis tanaman pangan, dimulai dari halaman sendiri.

            “Dengan adanya kesadaran untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, memberikan keuntungan bagi masyarakat sendiri. Mereka tidak perlu lagi membeli untuk mengkonsumsi berbagai sayuran dan tanaman pangan lainnya,” ujarnya.

            Menurutnya, kehadiran Pemkab Muba ke Pacitan untuk belajar KRPL merupakan hal yang harus diapresiasi. Menurutnya, pengembangan KRPL merupakan langkah tepat yang dapat menjadi solusi mengatasi persoalan kebutuhan pangan di masyarakat. Amr

Pemkab Muba Siapkan Kota Layak Anak

Penyerahan cindera mata kepada pembicara.

            Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun program untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Setiap program pembangunan di Musi Banyuasin akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan pemenuhan hak serta perlindungan anak.

            “Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sistem yang terintegrasi serta melibatkan komitmen pemerintah dan dunia usaha untuk memenuhi hak anak dalam pembangunan. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong mempercepat program pemenuhan hak-hak anak,” ujar Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Drs H Yuliansyah MM pada Sosialisasi Kota Layak Anak, Kamis (13/12), di Auditorium Pemkab Muba.

            Narasumber pada sosiliasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Asmen Basyuni, KabagPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang DR Joyce Kansil, dan Fasilitator Forum Anak Nasional Melani Agustini. Sosialiasi diikuti SKPD, organisasi wanita dan organisasi masyarakat, serta pelajar.

Sekda Musi Banyuasin Drs H Yuliansyah MM mengatakan, Pemkab Muba gtelah menyusun program Kota Layak Anak untuk mempercepat pemenuhan hak anak. Dirinya berharap, peserta sosialisasi KLA dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, sehingga dapat berkontribusi dan mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dalam perumusan program KLA dan pemenuhan hak anak di Musi Banyuasin.

Sementara itu ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Muba, Ir A Muneim S mengatakan, Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang dipersiapkan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pemenuhan hak anak.

“Tujuan dari Kota Layak Anak / Kota Ramah Anak menyiratkan bahwa perlindungan anak adalah kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota. KLA juga bertujuan untuk mewujudkan hak dan keinginan terbaik bagi anak,” imbuhnya.

Muneim mengatakan, kata kunci untuk mewujudkan Kota Layak Anak adalah ketulusan dan keikhlasan orang dewasa untuk memperhatikan hak anak dalam proses pembangunan. Sehingga kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan dan pemenuhan hak serta kebutuhan anak menjadi prioritas.

Asisten Deputi Bidang Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asmen Basyuni, mengatakan, program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perempuan pada umumnya menjadi yang sering kali dicoret dalam pembahasan anggaran. “Kami meminta kepada Pemkab Muba untuk melakukan pengawalan pelaksanaan pemenuhan hak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap mendukung pelaksanaan program perlindungan anak di Musi Banyuasin.” Amr

Bupati Muba H Pahri Azhari Tegur SKPD

                                                      Foto : Amiriansah

Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari memberikan teguran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Musi Banyuasin, agar melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap pengerjaan proyek pembangunan. Hal ini diutarakannya pada Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegaitan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2012, Kamis (13/12), di Auditorium Pemkab Muba.

“Kita harus sikapi dan antisipasi terhadap kemungkinan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. SKPD harus meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pengerjaan proyek, agar proyek terlaksana dengan baik,” ujar H Pahri Azhari.

Bupati mengimbau kepada SKPD dan pengawas agar mampu melaksanakan tugas dengan benar. Setiap meninjau pekerjaan proyek, pengawas diminta untuk membuat catatan untuk pencapaian pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik. “Pengawas harus turun ke lapangan dan berkoordinasi agar tidak dibohongi kontraktor. Tugas pengawas memberikan saran untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan."

 Sementara itu Kabid Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Eko Oktavian SE MSi, mengatakan, berdasarkan hasil monitoring ke sejumlah proyek pembangunan didapat sejumlah permasalahan. Di antaranya permasalahan pekerjaan yang tidak memasang papan nama proyek dan direksi keet, dan lokasi bangunan yang tidak tepat/ tidak representatif dan tidak siap bangun. Selain itu masih ditemukan adanaya ketidaksesuaian judul pekerjaan dengan fakta di lapangan.

“Berdasarkan hasil monitoring, terdapat beberapa pekerjaan yang diprediksikan tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir kontrak atau akhir tahun anggaran. Ini harus diwaspadai dan tidak terulang lagi,” imbuhnya.

Eko mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi kondisi realisasi fisik pembangunan pada November mencapai 75,11 persen atau masih harus dikejar 24,89 persen hingga sebelum berakhirnya Tahun Anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut sedikit lebih tinggi dari tahun 2011, yang mencapai 73, 80 persen di Bulan November.

Dirinya mengatakan, APBD Musi Banyuasin Tahun 2013 akan mencapai Rp 3,15 Triliun atau naik 13,05 persen dari APBD 2012. Sebesar 29,3 persen dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk bidang sosial budaya, 29,3 persen untuk sarana dan prasaran, 28,97 persen untuk bidang perekonomian,dan 20,68 persen untuk bidang pemerintahan dan umum. Amr

IPHI Dukung Penambahan Kuota Haji

                                                                                      Foto : Andrie Juniarta

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mendukung penambahan kuota haji di Indonesia. Tingginya antusias masyarakat Indonesia untuk melaksanakan Rukun Islam kelima dinilai masih belum sebanding dengan kuota haji yang ditetapkan pemerintah.

      “Untuk kuota haji Sumsel sendiri, calon jemaah haji mendaftar sekarang adalah untuk keberangkatan 10 tahun mendatang. Pengurus IPHI pusat dan IPHI Sumsel mendukung penambahan kuota haji,” ujar Ketua IPHI Sumsel H Syahril Zaman pada Musyawarah Daerah IPHI Muba, Rabu (12/12), di Sekayu.

       Musda IPHI Muba dibuka oleh Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari. Dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda Musi Banyuasin Drs H Yuliansyah MM, Asisten II Setda Muba Ir H Sulaiman Zakaria MT, SKPD, pengurus IPHI Muba, dan tamu undangan lainnya.

           H Syahril Zaman mengatakan, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan gerakan sosial. Salah satunya adalah keterlibatan dalam embarkasi dan debarkasi haji di Indonesia. Selain itu melakukan gerakan sosial dengan pembentukan majelis taklim dan sebagainya. 

Sementara itu, ketua panitia Musda IPHI Muba, Johansyah H Hasan SH, mengatakan, Musda tersebut bertujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi para haji dan calon haji Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Musda tersebut juga akan dilakukan pemilihan pengurus IPHI Muba yang baru.  

Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Musda IPHI Muba. Dirinya berharap, Musda tersebut dapat menghasilkan kepengurusan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Musi Banyuasin.

Ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen terhadap bidang keagamaan. Komitmen ini tertuang dalam visi Permata Muba 2017. Salah satu bentuk realisasi komitmen Pemkab Muba adalah dengan memberikan umroh gratis kepada masyarakat yang berprestasi, pemberian insentif kepada ustadz ustadzah, dan marbot, serta pemberian bantuan kepada Pondok Pesantren.  

“Saya berharap Musda IPHI ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, serta menghasilkan banyak keputusan yang bermanfaat bagi IPHI dan masyarakat Muba,” pungkasnya.Amr